Fakultas Hukum Universitas Mitra Bangsa (UMIBA) melaksanakan kunjungan dan audiensi ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia pada Kamis, 10 September 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pengembangan kurikulum hukum agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan di era digital. Dekan FH UMIBA, Kamilov Sagala, S.H., M.H., bersama jajaran dosen hadir langsung dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Komisi Kejaksaan RI.
Dalam audiensi tersebut, pihak Komisi Kejaksaan yang diwakili oleh Antoni Setiawan, S.H., M.H., memberikan masukan terkait kebutuhan kompetensi lulusan hukum di tengah maraknya kejahatan berbasis teknologi. Diskusi menyoroti pentingnya pemahaman mahasiswa hukum terhadap isu-isu digital, termasuk penggunaan alat bukti elektronik, kejahatan siber, serta tantangan penegakan hukum di ruang digital. Hal ini menjadi dasar bagi UMIBA untuk menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan praktik hukum modern.
Pengembangan kurikulum hukum di UMIBA diarahkan pada integrasi isu hukum digital ke dalam proses pembelajaran. Selain memperkuat materi pada mata kuliah yang relevan, fakultas juga berencana mengembangkan mata kuliah khusus yang membahas hukum dan kejahatan berbasis teknologi. Masukan dari Komisi Kejaksaan menjadi pijakan penting dalam memastikan lulusan UMIBA memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Sebagai tindak lanjut, FH UMIBA akan melakukan evaluasi kurikulum yang sedang berjalan, mengidentifikasi mata kuliah yang perlu diperbarui, serta mengkaji pengembangan materi terkait hukum digital. Fakultas juga menjajaki kerja sama akademik dengan Komisi Kejaksaan melalui seminar, kuliah umum, dan diskusi akademik. Dengan langkah ini, UMIBA optimis melahirkan lulusan hukum yang kritis, berintegritas, dan siap menghadapi kompleksitas penegakan hukum di era digital.
